Media Makassar

Istilah gratis pada pelayanan pendidikan jenjang SMA mulai dikaji Pemkot Makassar untuk tidak digunakan. Pemkot memilih menggunakan sistem pendidikan bersubsidi atau pendidikan berketerjangkauan.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar Mahmud BM mengatakan, rapat koordinasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memutuskan untuk tidak mengembangkan istilah Pendidikan Gratis pada jenjang SMA dan sederajat. “Sebagai gantinya, menggunakan Pendidikan Berketerjangkauan,” urai Mahmud, Selasa, 6 Desember.

Anggaran yang sangat besar untuk menggratiskan biaya pendidikan di SMA alasan utama tidak menggunakan istilah tersebut. Kajian Kemendikbud, anggaran ideal melaksanakan pendidikan di jenjang SMA Rp275 ribu persiswa perbulan, SMK non teknologi (Rp280 ribu), dan SMK teknologi (Rp325 ribu).

Di sisi lain, pemerintah pusat hanya menanggung anggaran sebesar Rp120 ribu per siswa per tahun. Sementara jumlah siswa SMA dan sederajat di Makassar sebanyak 69.663 orang.

“Bisa saja pendidikan gratis di SMA dengan anggaran Rp120 ribu tetap berjalan, tetapi normatif alias sekadar berjalan. Bila menginginkan pendidikan yang ideal, anggaran yang harus dialokasikan sedikitnya Rp231 miliar plus Rp54 miliar untuk SD dan SMP,” kata Mahmud.

Pemkot Makassar, kata dia, bisa saja memenuhi anggaran pendidikan sebesar itu. Tapi, program lain yang tidak kalah prioritas seperti perbaikan infrastruktur sekolah tidak lagi berjalan.

Mahmud mengaku, istilah Pendidikan Gratis telah membuat Pemkot Makassar menjadi bulan-bulanan kekecewaan warga. Masyarakat berpikir, gratis artinya tidak membayar sama sekali. Kenyataannya, orang tua siswa masih harus menanggung banyak item biaya pendidikan SD dan SMP.

Bila Pemprov Sulsel mempertahankan Pendidikan Gratis untuk tingkat SMA, Mahmud mengaku tetap akan meresponsnya. Hanya saja, bantuan pendidikan dari pemprov disusun dengan besaran yang jelas.

Pengelolaannya juga diberikan kepada pemerintah kabupaten/kota. Anggaran lebih efisien bila penggunaannya berdasarkan skala prioritas kebutuhan sekolah tingkat SMA dan sederajat.

Sebelumnya, Kadis Pendidikan Sulsel, HA Patabai Pabokori menyayangkan sikap pemkot Makassar yang menolak pendidikan gratis hingga SMA. Menurut dia, kabupaten dan kota lain di Sulsel sudah mendukung pelaksanaan pendidikan gratis hingga SMA tersebut.

Pendidikan gratis di Sulsel sudah diterapkan sejak era pemerintahan Syahrul Yasin Limpo-Agus Arifin Nu’mang 2008 lalu. Hanya saja hingga tahun ketiga ini, pendidikan gratis itu baru sampai tingkat SMP.