Media Makassar

Rapat paripurna istimewa DPRD Sulsel yang mengagendakan Laporan Penilaian Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap kinerja keuangan Pemprov Sulsel hanya dihadiri 39 legislator dari total 75 legislator. Sebanyak 36 legislator lainnya absen sehingga kursi-kursi legislator di ruang rapat pun pun kosong. Hanya ada papan nama bertuliskan di atas meja.

Bukan kali ini pemandangan paripurna DPRD minim dihadiri para legislator. Paripurna awal Mei lalu saat pemandangan LKPj Gubernur, sejumlah anggota DPRD Sulsel juga absen. Saat itu Ketua DPRD Sulsel HM Roem bahkan sempat menyindir anggotanya karena minim yang hadir.

Kekecewan absennya sejumlah anggota dewan ini dilontarkan Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Sulsel Pangerang Rahim. Kepada wartawan dia mengatakan, akan mengecek absensi para anggota dewan karena jika tidak ada alasan jelas ketidak hadiran mereka, tentu saja merupakan pelanggaran tata tertib DPRD.

“Yang saya tahu seluruh anggota PPP yang izin. Mereka ke Muktamar PPP di Bandung Jawa Barat. Selebihnya saya tidak tahu, mungkin saja ada keperluan lain,” kata Pangerang Rahim.

Untuk memastikan apakah bisa dikenai sanksi atau tidak, legislator asal partai Golkar ini mengungkapkan, ada mekanisme di DPRD jika bicara sanksi. Laporan ketidak hadiran anggota dewan diumumkan BK DPRD setiap bulan.

Unsur pimpinan DPRD semua lengkap, mulai Ketua HM Roem, Andre Arief Bulu (Demokrat) dan Ashabul Kahfi (PAN).

HM Roem kepada wartawan tak mau berkomentar soal soal ketidak hadiran sejumlah legislator. Mantan Bupati Sinjai ini lebih senang mengomentari prestasi yang diraih Sulsel meraih opni WTP dari BPK. “Ini saja kutip, bahwa ini bukan datang dengan sendirinya. Tapi melalui kerja keras. DPRD akan terus menjadi pengawas agar ke depan bisa dipertahakan,” kata Roem.