Media Makassar

Ketua Komisi A DPRD Makassar Yusuf Gunco menepis isu adanya aliran dana yang ia terima terkait keluarnya rekomendasi Komisi A. Ia bahkan mencurigai adanya pihak-pihak di DPRD yang sengaja melempar isu tersebut untuk merusak dirinya dan Partai Golkar.

“Saya tantang untuk membuktikan hal itu. Ayo, kalau perlu kita buka-bukaan,” Tegas Yugo saat dikonfirmasi di ruang kerjanya, Kamis (17/6). Isu di DPRD Makassar menuding Yugo, sapaan Yusuf Gunco, telah menerima dana Rp 200 juta dari pihak PIP, untuk keluarnya rekomendasi itu.

Rekomendasi yang dikeluarkan Komisi A berisi permintaan kepada Kejaksaan Negeri Makassar agar tidak serta merta menahan dan menetapkan Direktur PIP Agus Budi Hartono sebagai tersangka. Komisi A meminta agar kejari menunggu lebih dahulu hasil audit BPK.

Rekomendasi ini sendiri ditandatangani oleh Ketua DPRD Makassar Adnan Machmud. Rekomendasi ini sempat melahirkan perdebatan antarkomisi di DPRD Makassar, yang kemudian memicu munculnya isu adanya aliran dana Rp 200 juta ke Komisi A.

Yugo mengungkapkan, dirinya tidak pernah mengambil keuntungan dari rekomendasi tersebut. “Sepeserpun saya tidak makan itu uang, apalagi dibilang sampai Rp 200 Juta, itu fitnah,” ketusnya.

Ia mengatakan, siap mempertanggungjawabkan rekomendasi itu kepada partai. Menurutnya, semua itu ia lakukan hanya untuk mengakomodir aspirasi dari masyarakat.

Sementara itu ditempat yang sama, Wakil Ketua DPRD Makassar Haidar Majid mengakui, sebelumnya memang ada pihak yang mencoba menyuap dirinya untuk melobi Komisi A agar membuat rekomendasi yang bersifat ‘melindungi’ tersangka PIP.

“Pada saat aspirasi pertama yang digelar massa pendukung Dirut PIP, saya sempat ditawari itu (uang suap). tapi saya menolak,” akunya.

Hanya saja Haidar enggan menyebut nama orang yang menawarkan itu kepadanya. “Tak etislah menyebut nama. Tapi saat itu, saya juga tekankan kepada Komisi A termasuk Yusuf Gunco agar tidak menerima tawaran tersebut. Berapapun jumlah uang yang mau diberikan. Karena itu memang rawan diinterpretasikan negatif,” jelasnya.Atas polemik ini, Fraksi Partai Golkar direncanakan akan menggelar rapat fraksi.

Ketua Fraksi Golkar Farouk M Beta saat dikonfirmasi mengatakan, rapat terpaksa ditunda hari ini kemarin). Rapat akan dijadwalkan ulang pekan depan.

“Saya akan konfirmasi kepada teman-teman agar kita bisa menjadwalkan ulang untuk membahas masalah ini,” ujar Farouk.

Adnan Tegaskan tak Terima Uang

Ketua DPRD Makassar Ince Adnan Mahmud, menegaskan, dirinya bersih dari kasus suap Rp 200 juta terkait keluarnya rekomendasi komisi A. “Saya tidak pernah menerima uang sepeserpun. Jangankan terima uang, lihat pun tidak pernah. Saya berani bersumpah tujuh turunan kalau saya menerima uang,” kata Adnan, kemarin.

Adnan berharap, fitnah ini diusut kepolisian. Menurutnya, ini sudah menjatuhkan martabatnya sebagai anggota dewan. Dan sedikit banyak tentu akan berdampak pada pencitraan institusi.

“Karena itu polisi harus mengusutnya untuk membersihkan nama dewan. Saya yakin ini sengaja diembuskan orang-orang tertentu untuk merusak kami,” tukasnya.

Albert Ancam Gugat Penyebar Issu

Isu suap dalam kasus rekomendasi Komisi A, juga mengusik kuasa hukum tersangka kasus PIP, Direktur PIP Agus Budi Hartono dan Pejabat Pembuat Komitmen PIP Kasman,

Albert Salasa.

Albert mengatakan, isu kucurnya dana Rp 200 juta ke Yusuf Gunco dan Ketua DPRD Ince Adnan Mahmud, sangat merusak tatanan hukum yang tengah dibangun dalam kasus ini. Isu itu menurutnya sengaja diembuskan untuk menyudutkan Komisi A dan kliennya.

“Tidak ada sama sekali uang Rp 200 juta. Itu isu sesat,” tukas Albert.
Menurutnya, rekomendasi itu keluar atas aspirasi yang berkembang di masyarakat. Masyarakat mempertanyakan kelanjutan pembangunan Kampus Politeknik Ilmu pelayaran (PIP). Mereka juga berharap keadilan hukum untuk direktur PIP.

Aspirasi ini kemudian ditangkap dewan dengan mengajukan rekomendasi agar kasus ini dicermati kejari.

“Sebab aspirasi masyarakat sebelumnya sudah diterima dewan. Jadi tidak ada soal uang tersebut. Isu itu jelas sangat merugikan kami karena seakan-akan pihak PIP yang memberikan suap ke Komisi A,” jelas Albert.

Dasar itulah tambahnya, pihaknya akan melakukan upaya gugatan atau laporan pidana terhadap pihak-pihak yang menyebarkan isu tersebut. “Kami setuju bila Yusuf Gunco diperiksa, agar bisa diketahui siapa yang menyebarkan isu suap tersebut. Setelah itu kami akan melakukan langkah hukum yang jelas,” tegasnya.

Ia juga ingin meluruskan bahwa rekomendasi itu bukan untuk mengintervensi kasus PIP. Semua dilakukan semata demi memberi asumsi hukum bahwa sebelumnya Kejagung telah memberi isyarat bahwa setiap kasus korupsi harus menunggu hasil audit BPK.
“Dasar itulah sehingga muncul poin dalam rekomendasi yang menyatakan seperti itu. Jadi bukan bertujuan untuk intervensi,” kunci Albert.

tanggapan PIP

-isu kucurnya dana Rp 200 juta ke Yusuf Gunco dan Ketua DPRD Ince Adnan Mahmud, sangat merusak tatanan hukum yang tengah dibangun dalam kasus ini.

-Isu sengaja diembuskan untuk menyudutkan Komisi A dan direktur PIP.

-rekomendasi itu keluar atas aspirasi yang berkembang di masyarakat. Bukan karena ada tawaran uang kepada Komisi A-akan dilakukan upaya gugatan atau laporan pidana terhadap pihak-pihak yang menyebarkan isu tersebut.

-setuju bila Yusuf Gunco diperiksa, agar bisa diketahui siapa yang menyebarkan isu itu.

Sumber asli: BeritaKotaMakassar