 |
| NIRMALA IKRANUDDIN Jurnalis Warga di Luwu Melaporkan |
PEMERINTAH Kabupaten Luwu,
Sulawesi Selatan bertekad melaksanakan Distribusi Guru Proporsional (DGP)
sesuai Surat Keputusan Bersama (SKB) Lima Menteri. DGP menjadi salah satu
solusi meningkatkan pemerataan kualitas pendidikan. Namun, implementasi
Kurikulum 2013 dianggap menjadi salah satu kendala mengingkat Kabupaten Luwu
saat ini masih kekurangan guru terutama untuk sekolah lanjutan tingkat pertama dan
tingkat atas (SLTP/SLTA) .
Penerapan Kurikulum 2013
mulai tahun pelajaran 2014-2015 ini mempengaruhi keadaan guru pada satuan
pendidikan ditingkat SLTP/SLTA dan sederajat di Luwu. Kebutuhan guru semakin
membengkak, sebab dalam kurikulum 2013, ada pelajaran yang bersifat lintas
minat dan bertambahnya jam belajar, sehingga jumlah guru ikut bertambah.
Untuk itu, menurut Kepala
Seksi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan, Dinas Pendidikan Pendidikan dan
Olahraga (Dikpora) Luwu, Hasruddin S.Pd menyatakan bertambahnya kebutuhan guru
mesti dipenuhi untuk bisa mendistribusikan guru secara proporsional.
Dalam diskusi regular
jurnalis warga dan jurnalis media mainstream yang dilaksanakan JURnaL Celebes
dan Kinerja USAID beberapa waktu lalu, Hasruddin mempresentasikan data guru di
Luwu. Hasruddin merinci kekurangan guru khususnya pada tingkat SLTP dan SLTA
sederajat di Kabupaten Luwu mencapai 940 orang guru dari beberapa mata
pelajaran.
Untuk tingkat SLTP dari 11
mata pelajaran dan jumlah sekolah yang ada membutuhkan guru sebanyak 1.191
orang guru. Sementara yang ada saat ini baru sebanyak 754 guru masih kekurangan
kekurangan 439 guru. Untuk tingkat SLTA dibutuhkan 544 guru, sementara saat ini
baru 379 guru, berarti masih kekurangan 165
guru. Sementara satuan pendidikan tingkat SMK baru ada 150 guru sementara
dibutuhkan 486 guru.
Kondisi inilah menurut Hasruddin
membuat pihak mengalami kesulitan menerapkan program DGP.
‘’Data keadaan guru sudah
ada, hanya memang kami harus mengolah data itu kembali menyusul penerapan kurikulum
2013 yang berimplikasi terhadap jumlah guru dan jumlah jam mengajar dikabupaten
Luwu. Kami tidak ingin menjadi bulan-bulanan menjadi penyebab tidak
dilaksanakan DGP, dan insya Allah dalam waktu dekat akan kami serahkan ke BKD
Luwu " papar Hasruddin.
